Banyak sudah dikemukakan definisi tentang pemberdayaan masyarakat. Definisi-definisi itu kemudian mengarus kepada sebuah cita-cita ideal tentang bagaimana masyarakat, mampu berdikari, mandiri dan mempunyai kekuatan (empowerment) untuk mengakses sumber-sumber daya yang memungkinkan untuk memandirikan dirinya. Pemberdayaan selalu merujuk pada pengetahuan di satu sisi, dan kesadaran tindakan di sisi lain.
Mengingat bahwa pemberdayaan adalah menumbuhkan pengetahuan berbasis kesadaran diri. Maka, pemberdayaan sejatinya adalah transformasi nilai-nilai yang dilakukan dengan sadar dan menjadikan masyarakat sebagai subyek bukan obyek. hal ini merujuk dari bagaimana seringkali pemberdayaan di definisikan.
Seperti yang di definisikan oleh Jim Ife (Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practise. Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd , 1995), Providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Yakni, bahwa pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.
Dalam mendefinisikan pemberdayaan, senyatanya kita selalu mengandaikan partisipasi. Karena partisipasi dalam upaya pemberdayaan merupakan suatu pertanda bahwa kemandirian dan pemberdayaan itu tidak bersifat artifisial. Dalam artian jelas, bahwa kemandirian masyarakat tidak dibuat semata-mata demi kepentingan suatu proyek pemberdayaan semata.
Kemiskinan, mungkin suatu keadaan yang menjadi momok di semua negara berkembang. Namun bak perang dalam arti sesungguhnya, memerangi kemiskinan dalam dunia nyata tidak bisa dilakukan dengan serampangan tanpa strategi dan konsep yang jelas. Memerangi kemiskinan juga membutuhkan kesiapan di semua lini. Mulai dari perencanaan yang matang, target yang jelas, tujuan yang gamblang. Pengorganisasian yang juga harus matang, dengan mekanisme control yang jelas. Termasuk pelaksana di lapangan, yang mampu mengejawantahkan konsep itu dengan jelas.
Kemiskinan nyatanya tidak bisa hanya diperangi dalam menumbuhkan kemapanan ekonomi, ada factor politik, social budaya bahkan doktrin religi yang kadang dipahami secara menyimpang dan menyebabkan kemiskinan. Factor-faktor ini dengan jelas berkelindan dalam kemiskinan dan menyebabkan kemiskinan tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi kehidupan. Ada banyak sisi-sisi yang harus dipahami, diluruskan dan dirubah secara simultan dan kontinyu. Kemiskinan juga bukan hal yang statis, kemiskinan selalu berubah pada setiap locus dan tempus-nya, berbeda pada setiap lokasi dan waktu yang berbeda pula. Pola kemiskinan pada satu lokasi belum tentu indicator tepat pada lokasi yang berbeda.
Untuk itu penanganan kemiskinan juga harus bersifat unik, mengedepankan pendekatan kelokalan dan pola kelola yang akomodatif pada kearifan-kearifan local. Penanganan kemiskinan harus melihat kemiskinan lebih dalam, bukan sekedar kemiskinan pada kulit luarnya. Sebagai contoh, kategori kemiskinan dengan pendekatan tempat tinggal belaka jelas bukan pendekatan yang arif. Ada hal lain yang perlu didekati yakni pendapatan per kapita. Namun pendekatan pendapatan per kapita pun belum tentu arif jika digeneralisasi pada semua lokasi. Karena pada satu lokasi jelas berbeda kebutuhan hidup, apalagi jika menilik pada daya beli masyarakat sekitar. Itu pun belum melihat secara dalam tentang bagaimana kemiskinan yang bersumber dari sulitnya akses pada sumber daya alam.
Genealogi kemiskinan menurut Frances Fox Piven dan Richard A Cloward (Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare, Vintage Books, 1993), meliputi tiga aspek besar. Pertama, kekurangan dan kelangkaan akan penyediaan pelayanan dasar. Meliputi pangan, kebutuhan konsumsi, sandang atau kebutuhan pakaian layak, tempat tinggal yang layak, serta akses atas layanan kesehatan yang memadai. Kedua, tidak dapat terpenuhinya kebutuhan social. Diantaranya akses terhadap partisipasi social, keterkucilan social, termasuk didalamnya akses informasi dan pendidikan yang bermutu. Ketiga, kurangnya penghasilan dan pendapatan yang memadai. Tentu dengan kaidan memadai berdasarkan lokasi masing-masing.
Melihat genealogi kemiskinan yang disebutkan itu. Upaya pemberantasan kemiskinan dengan hanya mengangkat aspek ekonomi saja, hanya akan menjadi hal yang keropos. Karena pada jangka panjang, akses atas informasi, pendidikan, kesehatan dan partisipasi social akan menjadi penyakit kronis. Maka, proyek-proyek social sudah harus mulai meilirik usaha-usaha nyata pemberdayaan melalui multiple approach. Pendekatan budaya misalnya.
Pendekatan budaya pada pemberdayaan masyarakat sangat penting. Mengingat banyak aspek budaya yang berbau “colonial”, masih hidup dan bercokol dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seperti akses terbatas yang dimiliki oleh kaum perempuan pada pendidikan, karena budaya yang menyebabkan mereka sebagai masyarakat kelas dua, misalnya. Atau budaya lain, yang kadang menyebabkan kemiskinan selalu menjadi sulit untuk dientaskan.
Penanganan kemiskinan yang “kurang” serius dan berorientasi proyek, seringkali hanya menyuburkan kemiskinan itu sendiri. Penanganan ini acapkali serampangan, bersifat populis, dan hanya menangani masalah dari kulit luarnya, factor ekonomi. Padahal, dalam penanganan kemiskinan perubahan paradigm selalu menjadi hal penting. Pemberian uang tunai sebagai hibah secara erus menerus misalnya, hanya akan melestarikan kemiskinan itu sendiri. Berapa banyak kini, masyarakat kita merasa ketergantungan pada pemberian orang lain, alih-alih berusaha untuk mandiri. Mereka malah menjadi benalu. Dan jika ini semakin membudaya, maka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat akan semakin jauh dan berkelok.
Pemberian uang tunai sebagai hibah, sebenarnya hanya solusi jangka pendek yang rentan akan masalah. Pembudayaan jiwa miskin dalam jangka panjang akan menjadikan masalah kemiskinan menjadi lebih sulit diatasi. Pemberian uang tunai sebagai hibah, kadang memang diperlukan, namun hanya sebagai solusi singkat bukan solusi yang efektif.
Pemberian pelatihan ketrampilan yang berbasis pada potensi lokal, namun berorientasi pada kebutuhan pasar, akan menjadi solusi jangka panjang yang efektif. Namun butuh pendampingan yang efektif. Sehingga selain mereka mengembangkan usaha melalui potensi lokal tersebut, mereka juga berubah menjadi pribadi yang disiplin, disiplin waktu, disipilin pada penggunaan keuangan, serta mempunyai motifasi untuk terus maju.
Persoalan lain adalah penambahan modal usaha dan pengenalan teknologi sederhana dan tepat guna. Persoalan modal usaha selalu terkendala pada usaha kecil yang jarang dilirik oleh bank, atau dalam artian tidak bankable. Pengenalan teknologi sederhana dan tepat guna juga menjadi penting, mengingat efektifitas dan efisiensi pada ranah produksi. Tapi lebih dari itu, motifasi, dorongan, pemberian kesempatan dan perubahan paradigma adalah hal mutlak untuk pemberdayaan. Maka, mimpi besar pemberdayaan adalah hal besar, yang harus dilakukan dengan konsep besar dan benar.
(Pernah dimuat di Majalah PNPM MP Kab, Sumenep Madura Jatim)
0 komentar:
Posting Komentar
Harap berkomentar demi perbaikan...